Pramono mengimbau masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan program pemutihan pajak yang berlaku hingga Agustus 2026.
Jadi intinya…
- DKI Jakarta gelar pemutihan pajak hingga Agustus 2026, manfaatkan segera.
- Program ini hapus denda pajak kendaraan, termasuk BPHTB dan BBNKB.
- Gubernur ingatkan kesempatan ini langka, belum tentu ada lagi tahun depan.
Fleeknews.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak yang berlaku hingga Agustus 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak selalu hadir setiap tahun sehingga warga diminta tidak menunda penyelesaian kewajiban pajaknya.
“Jadi pemutihan pajak belum setiap tahun pasti ada. Harusnya momentum ini dimanfaatkan,” kata Pramono di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).
Pramono menilai masyarakat justru akan merugi apabila tidak memanfaatkan kebijakan tersebut selama masih berlaku.
“Sebab kalau tidak memanfaatkan malah rugi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini berjalan mencakup sejumlah jenis pajak daerah, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Sehingga apa pajak yang diberikan pemutihan ini kan menyangkut apa, BPHTB dan juga BPKB,” kata Pramono.
Pramono berharap masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara maksimal sebelum masa berlakunya berakhir. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memutuskan apakah program serupa akan kembali digelar pada tahun depan.
“Dan harapannya masyarakat segera bisa memanfaatkan itu karena kalau tidak, belum tentu tahun depan kita adakan kembali,” ujarnya.
Hapus Denda Pajak
Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan, program tersebut menghapus sanksi atau denda pajak kendaraan bermotor selama tiga bulan.
“Pemutihan berlaku mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026. Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini untuk membayar pajaknya,” kata Komarudin kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Menurut dia, program tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta tertanggal 25 Mei 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak, Polda Metro Jaya bersama instansi terkait telah menyiapkan sejumlah fasilitas di kantor-kantor Samsat.
Selain itu, petugas serta sarana dan prasarana pelayanan juga telah disiagakan guna mengantisipasi membludaknya masyarakat yang ingin memanfaatkan program pemutihan tersebut.
“Kami sudah menyiapkan personel dan fasilitas untuk melayani masyarakat,” ucap dia.