Wacana revisi Undang-Undang (UU) Sistem Perbukuan yang kini tengah digodok oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menandai titik balik krusial dalam peta jalan pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Langkah legislatif yang diinisiasi oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, ini muncul sebagai respons atas kegelisahan publik terhadap fenomena deindustrialisasi di sektor penerbitan. Penutupan sejumlah toko buku ikonik, seperti Gunung Agung, serta tumbangnya berbagai penerbit independen di tingkat daerah, bukan sekadar anomali pasar, melainkan gejala dari kerapuhan fundamental dalam ekosistem literasi nasional yang selama ini terabaikan oleh kebijakan makro ekonomi.
Menakar Krisis Fundamental dalam Ekosistem Perbukuan Indonesia
Fenomena gulung tikarnya industri buku di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural. Secara makro, industri buku saat ini terjepit di antara dua kekuatan: disrupsi digital yang masif dan kebijakan fiskal yang belum sepenuhnya berpihak pada keberlangsungan industri kreatif berbasis teks.
Data Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sering kali menggarisbawahi bahwa hambatan utama bagi penerbit adalah biaya produksi yang tinggi, terutama pada harga kertas dan ongkos distribusi yang tidak efisien akibat kondisi geografis nusantara. Ketika Willy Aditya menyoroti adanya dikotomi antara buku teks pelajaran dan buku bacaan umum, ia sedang menyentuh akar masalah distribusi akses pengetahuan. Negara, melalui Kemendikbudristek, cenderung memberikan subsidi masif pada pengadaan buku teks, namun membiarkan buku bacaan umum—yang menjadi instrumen utama dalam membangun nalar kritis masyarakat—tumbuh dalam ketidakpastian mekanisme pasar.
Diskriminasi Kebijakan: Buku Teks vs. Buku Bacaan Umum
Dalam perspektif ekonomi politik, kebijakan negara yang memisahkan secara tajam antara buku teks dan buku umum menciptakan "pasar yang timpang". Buku teks mendapatkan jaminan pasar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara buku umum (sastra, sains populer, filsafat) harus berjuang keras di tengah rendahnya daya beli masyarakat.
Analisis pakar literasi menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah bangsa dalam membangun peradaban tidak bisa hanya mengandalkan buku wajib kurikulum. Buku umum adalah "makanan bagi otak" yang sifatnya sukarela dan eksploratif. Jika negara memposisikan buku umum sebagai komoditas pasar semata tanpa instrumen perlindungan (seperti subsidi distribusi atau insentif pajak yang nyata), maka negara secara tidak langsung telah membatasi ruang bagi berkembangnya nalar kritis publik. Oleh karena itu, revisi RUU Sistem Perbukuan diharapkan mampu menghapus dikotomi ini dengan menciptakan skema insentif yang lebih inklusif bagi seluruh spektrum perbukuan.
Tantangan Fiskal dan Beban Pajak Penulis
Salah satu poin krusial dalam pembahasan RUU Sistem Perbukuan adalah evaluasi terhadap kebijakan perpajakan. Meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan bagi penulis—di mana beban pajak dipangkas menjadi 1,5 persen—implementasi di lapangan masih menemui banyak kendala administratif dan sosialisasi yang minim.
Secara akademis, pembebanan pajak pada sektor kreatif seperti penulisan buku sering kali dianggap kontraproduktif jika tidak dibarengi dengan dukungan modal atau akses pasar. Banyak penulis di Indonesia masih kesulitan mencapai titik impas (break even point) akibat margin keuntungan yang tergerus oleh rantai distribusi yang panjang. Mengacu pada praktik terbaik (best practice) di beberapa negara maju, pemberian insentif pajak nol persen atau skema subsidi royalti bisa menjadi opsi kebijakan yang lebih radikal untuk memacu produktivitas penulis nasional.
Krisis Perpustakaan Daerah: Anggaran Iklan vs. Investasi Pengetahuan
Kritik tajam yang dilontarkan Willy Aditya mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih mengutamakan belanja iklan daripada pengadaan buku di perpustakaan daerah merupakan potret ironis dari tata kelola birokrasi kita. Perpustakaan, sebagai pilar utama literasi publik, seharusnya berfungsi sebagai pusat ruang ketiga (third space) yang aktif. Namun, kenyataannya, banyak perpustakaan sekolah dan daerah hanya menjadi ruang penyimpanan arsip yang tidak relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat modern.
Data dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menunjukkan bahwa rasio ketersediaan buku dengan jumlah penduduk masih jauh dari standar UNESCO. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya minat baca yang bukan disebabkan oleh ketidakmampuan membaca, melainkan ketidaktersediaan akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas dan murah. Transformasi digital perpustakaan, yang dibarengi dengan penguatan koleksi fisik, menjadi kebutuhan mendesak agar perpustakaan kembali menjadi destinasi literasi yang dinamis.
Menyongsong Prolegnas Prioritas 2026
Masuknya RUU Sistem Perbukuan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 memberikan harapan bagi para pelaku industri untuk melihat adanya intervensi negara yang lebih konkret. Negara tidak lagi boleh memposisikan diri sebagai penonton di tengah lesunya industri buku, melainkan harus hadir sebagai fasilitator yang menjamin distribusi pengetahuan yang merata dari Jakarta hingga ke pelosok desa.
Tujuan utama dari revisi undang-undang ini bukan sekadar menyelamatkan toko buku yang tutup, melainkan membangun ekosistem pengetahuan yang kokoh. Jika kita sepakat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, maka buku harus dipandang sebagai infrastruktur dasar, sama krusialnya dengan pembangunan jembatan atau jalan tol. Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai pentingnya regulasi sektor kreatif dalam Analisis Kebijakan Industri Kreatif Nasional.
Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data
Sebagai pengamat industri, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu diakomodasi dalam RUU Sistem Perbukuan agar memberikan dampak sistemik:
- Subsidi Distribusi (Logistik Buku): Mengingat biaya logistik di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, negara perlu memberikan subsidi ongkos kirim buku melalui PT Pos Indonesia atau penyedia logistik lainnya untuk memangkas harga buku di wilayah terpencil.
- Harmonisasi Pajak: Menyederhanakan regulasi perpajakan bagi penerbit skala mikro dan penulis independen untuk menurunkan beban operasional.
- Mandatori Anggaran Literasi: Mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan persentase tetap dari APBD khusus untuk pengadaan buku dan revitalisasi perpustakaan, yang diawasi ketat oleh Kemendagri.
- Ekosistem Digital: Mendorong digitalisasi koleksi perpustakaan dengan hak cipta yang dilindungi, memungkinkan akses buku elektronik (e-book) secara gratis atau terjangkau bagi siswa dan masyarakat luas.
Kesimpulan: Menata Masa Depan Literasi
Kehadiran RUU Sistem Perbukuan di Baleg DPR bukan sekadar upaya administratif. Ini adalah pernyataan politik bahwa negara mengakui adanya kegagalan pasar dalam menyediakan akses pengetahuan yang setara. Dengan melakukan rekonstruksi pada kebijakan fiskal, distribusi, dan manajemen perpustakaan, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki peringkat literasi globalnya.
Keberhasilan regulasi ini nantinya akan diukur bukan dari seberapa banyak pasal yang direvisi, melainkan dari seberapa besar daya jangkau buku terhadap masyarakat luas dan seberapa sehat pertumbuhan ekonomi industri penerbitan nasional. Sudah saatnya buku ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan manusia, melampaui kepentingan pragmatis jangka pendek. Sinergi antara DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan industri menjadi kunci utama agar RUU ini tidak sekadar menjadi dokumen legislasi, melainkan instrumen perubahan nyata bagi kecerdasan bangsa.