FLEEKNEWS — MOSKOW – Pengadilan Rusia telah melarang operasi penerbitan video game Lesta, dengan alasan dukungan pemiliknya terhadap angkatan bersenjata Ukraina, demikian dilaporkan TASS. Ini adalah keputusan pertama yang melarang perusahaan game di Rusia.
Lesta Group adalah pengembang game Rusia dan penerbit regional ‘World of Tanks’ dan ‘World of Warships.’ Grup ini berkantor pusat di St. Petersburg, perusahaan ini telah mengembangkan game sejak awal tahun 2000-an dan sebelumnya merupakan bagian dari Wargaming, studio internasional di balik World of Tanks. Setelah Wargaming menarik diri dari Rusia dan Belarus pada 2022 karena sanksi Barat, Lesta terus mengoperasikan judulnya secara independen di wilayah tersebut.
Pada Selasa, (3/6/2025) Pengadilan Distrik Tagansky Moskow mengabulkan permintaan dari Kantor Kejaksaan Agung untuk melarang dan menggolongkan sebagai aktivitas ekstremis salah satu pendiri Wargaming Viktor Kisly dan pemilik Lesta Malik Khatazhaev.
Pengadilan memerintahkan 100% saham perusahaan untuk transfer ke Federasi Rusia,” kata Hakim Mikhail Strogonov. Keputusan tersebut segera berlaku, demikian diwartakan RT.
Seorang sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan kepada TASS bahwa keputusan tersebut didasarkan pada “dukungan material kedua pria tersebut terhadap rezim Kiev,” dengan mengatakan bahwa mereka telah “membiayai dana yang mengkhususkan diri dalam pembelian peralatan untuk Angkatan Bersenjata Ukraina.”
Putusan tersebut dilaporkan tidak memengaruhi operasi Lesta Group, mitranya, atau penggunanya.
Grup tersebut akan terus mengembangkan dan mengoperasikan produknya. Dukungan pengguna dan operasi perusahaan tetap stabil,” kata sumber tersebut, seraya menambahkan bahwa Kisly dan Khatazhaev tidak lagi memegang hak apa pun atas perusahaan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Lesta Group mengonfirmasi bahwa putusan tersebut tidak berlaku untuk perusahaan itu sendiri atau penggunanya dan mengatakan layanan akan terus berjalan tanpa gangguan. Pernyataan itu menambahkan bahwa perusahaan tersebut akan berada di bawah administrasi negara sementara – sebuah langkah yang, menurutnya, tidak akan mungkin terjadi jika perusahaan tersebut secara resmi dilarang. Lesta mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan banding atas apa yang disebutnya sebagai keputusan yang “tidak adil”.