Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia kerap terjebak dalam jebakan administratif yang kronis, di mana penyerapan anggaran sering kali dianggap sebagai indikator keberhasilan tunggal. Namun, narasi ini mulai didekonstruksi secara fundamental oleh pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi Wilayah Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang diselenggarakan di Tree Park Hotel, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 16 Juli 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memberikan penekanan tajam terhadap pergeseran paradigma pengawasan dari orientasi prosedural menuju orientasi hasil (outcome-based oversight).
Pernyataan Wamendagri ini bukan sekadar retorika administratif, melainkan respons atas fenomena stagnasi belanja modal yang terjadi di berbagai daerah. Data menunjukkan bahwa hingga Juni 2026, realisasi belanja modal pemerintah daerah baru menyentuh angka 12,64 persen. Angka ini merepresentasikan anomali fiskal yang serius, mengingat peran belanja modal sebagai stimulus utama bagi pertumbuhan ekonomi regional dan penyediaan infrastruktur publik yang esensial bagi masyarakat.
Urgensi Reorientasi Pengawasan: Dari Output ke Outcome
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sering kali hanya menyentuh permukaan administratif, seperti pemenuhan dokumen pertanggungjawaban. Namun, Akhmad Wiyagus menekankan bahwa efektivitas pengawasan harus diukur melalui dampak nyata bagi publik. Perubahan fokus ini menuntut DPRD untuk tidak lagi sekadar bertanya "berapa persen anggaran yang telah terserap," melainkan "apa perubahan nyata yang dihasilkan oleh anggaran tersebut bagi kesejahteraan masyarakat."
Kritik terhadap model pengawasan saat ini berakar pada rendahnya tingkat literasi anggaran yang berbasis kinerja. Berdasarkan Analisis Kebijakan Fiskal Daerah, sering kali terjadi ketimpangan antara prioritas pembangunan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dengan alokasi belanja yang dieksekusi. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara fungsi pengawasan legislatif dengan sistem e-budgeting yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap capaian indikator kinerja utama.
Analisis Data: Mengapa Belanja Modal Terhambat?
Rendahnya realisasi belanja modal sebesar 12,64 persen per Juni 2026 mengindikasikan adanya kendala struktural yang sistemik. Beberapa faktor yang lazim diidentifikasi oleh para pakar ekonomi daerah antara lain:
- Keterlambatan Proses Tender: Kompleksitas regulasi pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi hambatan utama. Birokrasi yang lamban membuat proyek-proyek infrastruktur krusial baru bisa dieksekusi pada semester kedua, bahkan kuartal keempat.
- Kapasitas Perencanaan yang Lemah: Banyak daerah yang menyusun anggaran tanpa studi kelayakan yang matang, sehingga pada tahap pelaksanaan, banyak terjadi penyesuaian atau refocusing yang tidak terencana.
- Ketakutan akan Kriminalisasi: Adanya kekhawatiran dari aparatur sipil negara (ASN) terkait audit hukum sering kali menyebabkan kehati-hatian yang berlebihan, yang berujung pada kelambanan eksekusi program.
Dalam konteks ini, DPRD memegang peran krusial sebagai mitra pengawas yang seharusnya mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut sejak tahap pembahasan anggaran, bukan setelah terjadi kegagalan serapan di akhir tahun fiskal.
Implementasi Pengawasan Substantif: Empat Pertanyaan Fundamental
Wamendagri mengusulkan sebuah kerangka kerja logis bagi anggota DPRD dalam melakukan pembahasan anggaran. Setiap kebijakan belanja harus mampu menjawab empat pertanyaan fundamental yang bersifat imperatif:
- Persoalan spesifik apa yang ingin diselesaikan?
- Siapa target penerima manfaat dari program tersebut?
- Hasil konkret (output) apa yang harus dicapai dalam periode tertentu?
- Kapan hasil tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat?
Jika sebuah program tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka secara normatif dan praktis, program tersebut dianggap tidak memiliki urgensi atau tidak layak untuk mendapatkan alokasi anggaran. Langkah ini sejalan dengan prinsip Value for Money yang menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara.
Roadmap Tindak Lanjut: Akuntabilitas dan Target Waktu
Salah satu poin krusial yang disampaikan oleh Akhmad Wiyagus adalah pentingnya menyusun agenda tindak lanjut yang terukur. Dalam forum ADKASI, ia menekankan bahwa rekomendasi hasil rapat tidak boleh berakhir sebagai dokumen normatif di atas kertas. Sebaliknya, setiap daerah wajib menyusun roadmap eksekusi dengan indikator keberhasilan yang jelas.
Penggunaan manajemen waktu 30-60-90 hari merupakan instrumen manajerial yang sangat efektif untuk memitigasi risiko kegagalan penyerapan anggaran. Dalam kurun waktu tersebut, DPRD harus mampu melakukan evaluasi berkala. Sebagai contoh, dalam 30 hari pertama, fokus pengawasan diarahkan pada pembenahan administrasi tender. Dalam 60 hari, fokus bergeser pada kemajuan fisik proyek, dan pada 90 hari, dilakukan evaluasi dampak awal terhadap masyarakat.
Dampak Jangka Panjang terhadap Ekonomi Daerah
Secara makro, akselerasi belanja modal memiliki korelasi positif terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Ketika belanja modal terserap dengan tepat waktu dan tepat sasaran, terjadi efek pengganda (multiplier effect) yang mendorong perputaran uang di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar.
Sebaliknya, jika anggaran hanya "mengendap" di kas daerah atau perbankan, maka peluang untuk menggerakkan roda ekonomi daerah akan hilang. Kondisi ini sering disebut sebagai idle cash yang kontraproduktif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus dipandang sebagai upaya penyelamatan potensi ekonomi daerah agar tidak terbuang sia-sia.
Kesimpulan: Menuju Tata Kelola yang Responsif
Transformasi fungsi pengawasan DPRD sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri memerlukan dukungan politik dan integritas dari para anggota dewan. Pengawasan bukan lagi sekadar instrumen kekuasaan untuk menekan eksekutif, melainkan sebuah instrumen akuntabilitas publik.
Dengan mengadopsi pendekatan berbasis kinerja yang terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil, DPRD dapat memainkan peran sebagai check and balances yang efektif dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Ke depan, keberhasilan pembangunan daerah tidak akan lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang dihabiskan, melainkan dari seberapa besar perubahan kualitas hidup masyarakat yang berhasil diwujudkan melalui setiap rupiah yang dianggarkan.
Pemerintah daerah, melalui kolaborasi dengan DPRD, perlu segera melakukan akselerasi belanja modal pada sisa tahun 2026 agar target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tetap berada pada jalur yang benar. Langkah konkret yang diambil oleh para legislator di Kalimantan ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam memperbaiki tata kelola keuangan publik yang lebih progresif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Selengkapnya mengenai regulasi terbaru terkait pengawasan anggaran dapat dipelajari melalui Portal Informasi Kebijakan Publik.